Perizinan Stasiun Radio Dinas Maritim Sub Service Stasiun Pantai (coast station)

ISR untuk Dinas  Maritim sub service stasiun pantai (coast station) dapat diberikan kepada: 

• badan hukum; 
• badan usaha; 
• badan publik; dan
• instansi pemerintah.

Kewajiban pemegang ISR:

• Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya;
• Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal;
• Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi;
• Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference); dan

Memenuhi kelas emisi (class of emission) sesuai dengan peraturan radio (radio regulation) yang ditetapkan oleh ITU.

1. Radio Regulations Appendix 15, 17 dan 18.
2. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
5. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
8. PM Kominfo No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Dinas Maritim.
9. PM Kominfo No. 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

Frekuensi Kerja: 

• Frekuensi MF/HF (KHz)
• 518 kHz (NAVTEX)
• 2 065 kHz – 26 175 kHz (komunikasi suara dan komunikasi data)
• Frekuensi VHF (MHz)
• 156,4875 - 162,0375 MHz (DSC)
• 161,975 & 162,025 MHz (AIS)
• Frekuensi UHF (MHz)
• 406–406.1 MHz (EPIRB)
• Frekuensi SHF (MHz)
• 1 626 – 1 645.5 MHz (INMARSAT)
• 9 200-9 500 MHz (SART)

Pembuatan Akun elicensing perizinan SFR

1. Permohonan akun baru

Pemohon Izin Stasiun Radio, wajib memilliki akun elicensing pada Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal yang diajukan secara daring melalui isr.postel.go.id 

Persyaratan dokumen permohonan akun elicensing, sebagai berikut:

A. Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Publik

• Formulir permohonan yang telah dicetak dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tertera di akta perusahaan atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), atau yang dikuasakan.
• KTP/SIM Penanggungjawab perusahaan/instansi
• Akta Perusahaan terbaru Pengesahan Kumham
• NIB RBA
• NPWP yang statusnya telah terkonfirmasi pada sistem perpajakan Kementerian Keuangan
• Surat kuasa
• KTP Pemberi dan Penerima Kuasa (apabila ada Surat Kuasa);

B. Instansi Pemerintah

• Formulir permohonan yang telah dicetak dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah/satuan kerja, atau yang dikuasakan
• KTP/SIM Penanggungjawab perusahaan/instansi
• Surat Keputusan (SK) instansi
• NPWP instansi yang statusnya telah terkonfirmasi pada sistem perpajakan Kementerian Keuangan
• Surat perintah tugas pemegang akun

2. Modifikasi/perubahan data akun

Perubahan data akun elicensing dapat dilakukan secara daring melalui laman isr.postel.go.id oleh masing-masing klien dengan melampirkan dokumen persyaratan terkini seperti pengajuan akun baru pada point 1.

3. Registrasi ulang

Sehubungan adanya migrasi sistem perizinan yang sebelumnya diakses melalui spectraweb.postel.go.id yang kini diakses melalui isr.postel.go.id, maka bagi pemegang izin yang telah memiliki akun pada Spectraweb, harap melakukan registrasi ulang dengan mengikuti petunjuk pada landing page sebagai berikut:

https://spectraweb.ditfrek.postel.go.id/session/landingpage

Permohonan Baru

1. Jam pengajuan permohonan adalah sesuai jam yang tertera pada ketentuan PM Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, yakni sebagai berikut:

• • Senin-Kamis: 07.30 s.d. 15.30 WIB
  • Jum’at: 07.30 s.d. 16.00 WIB

2. Permohonan ISR diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; 
• Mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio; 
• Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada kementerian; 
• Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 
• Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukannya; 
• Untuk permohonan ISR stasiun pantai (coast station) harus memiliki tanda panggil (call sign) kapal;
• Untuk permohonan ISR stasiun pantai (coast station), melampirkan buku ikhtisar stasiun radio pantai, ploting stasiun radio pantai pada peta dan denah lokasi serta sertifikat standar penetapan frekuensi marine untuk komunikasi stasiun radio pantai (jika memiliki) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bisnis Proses Layanan ISR Stasiun Pantai (coast station) Dinas Maritim

Keterangan:

• Permohonan ISR dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah.
• Pengajuan permohonan oleh instansi pemerintah dilakukan tanpa melalui OSS namun langsung login ke aplikasi perizinan (mySpectra) dengan alamat https://isr.postel.go.id/
• Perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan ISR Dinas Maritim melalui OSS terlebih dahulu.

Tahapan pengajuan ISR Dinas Maritim sub service Stasiun Pantai (coast station) antara lain:

1. Membuat akun e-licensing

1. Bagi perorangan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses melalui OSS (Online Single Submission)
2. Menyiapkan kelengkapan persyaratan permohonan Akun
3. Mengajukan permohonan Akun secara daring (Online)

2. Mengajukan permohonan ISR Stasiun Pantai (coast station)

1. Login menggunakan Akun
2. Menyiapkan kelengkapan persyaratan permohonan ISR
3. Mengajukan permohonan ISR secara daring (Online)

Permohonan ISR Stasiun Pantai (coast station)

Dokumen yang perlu diverifikasi dalam permohonan ISR Stasiun Pantai (coast station) adalah sebagai berikut:

Verifikasi teknis yang dilakukan dalam proses permohonan ISR stasiun pantai (coast station) Dinas Maritim adalah sebagai berikut:

 1 (satu) Hari Kerja

Tidak Dikenakan Biaya

Izin Stasiun Radio

• LAPOR! komdigi.lapor.go.id 
• Website infradigital.komdigi.go.id 
• Contact Center 159 ext 2 (email : callcenter_djid@komdigi.go.id)
• WhatsApp Pelayanan : 0811-1100-159
• Customer Service Sentra Pelayanan Infrastruktur Digital
• Aplikasi Adeya (Playstore)
• Media Sosial Pelayanan Frekuensi
• Kotak & QR Saran Pengaduan
• Pengiriman Pos
• 35 Balmon/Loka Monitor SFR

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan ISR

isr.postel.go.id