Perizinan Hak Labuh Satelit

1. Penggunaan Satelit Asing yang masuk dalam daftar satelit asing yang dapat digunakan di wilayah NKRI, wajib memiliki Hak Labuh Satelit.
2. Daftar satelit asing yang dapat digunakan di wilayah NKRI diumumkan melalui situs web Direktorat Jenderal yang paling sedikit memuat informasi:
   1. Nama Satelit Asing;
   2. Nama Filing Satelit Asing;
   3. Slot/lokasi Orbit Satelit;
   4. Administrasi Telekomunikasi negara pendaftar Filing Satelit Asing;
   5. Batas waktu Satelit Asing dapat memberikan layanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
   6. Teknologi yang digunakan dan jenis layanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Satelit Asing dapat dikeluarkan dari daftar satelit asing yang dapat digunakan di wilayah NKRI, dalam hal:
   1. Batas waktu Satelit Asing dapat memberikan layanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berakhir dan tidak diperpanjang;
   2. Satelit Asing tidak berada di slot/lokasi Orbit Satelit;
   3. Berdasarkan hasil evaluasi, Satelit Asing melanggar ketentuan;
   4. Terdapat pertimbangan lain dari Menteri.
4. Hak Labuh Satelit dapat diberikan kepada:
   1. Penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
   2. Penyelenggara jasa teleponi dasar;
   3. Lembaga Penyiaran Berlangganan;
   4. Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum; dan/atau
   5. Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah.
5. Hak Labuh Satelit yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan hanya untuk keperluan:
   1. Layanan akses penyiaran langsung ke pelanggan (direct-to-home/DTH);
   2. Penerimaan program siaran televisi (television receive only/TVRO); atau
   3. Transmisi siaran ke:
      • Lokasi pemancar relai media terestrial; dan/atau
      • Stasiun distribusi media kabel.
6. Ketentuan mengenai persetujuan Satelit Asing untuk dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 dan ketentuan mengenai kewajiban memiliki Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikecualikan untuk Satelit Asing yang digunakan untuk:
   1. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara;
   2. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus;
   3. Kerja sama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui Pemerintah;
   4. Peliputan internasional untuk kegiatan tertentu oleh kantor berita asing/lembaga penyiaran asing;
   5. Penelitian;
   6. Penggunaan Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas dan tidak berbayar (free-to-air);
   7. Uji coba lapangan;
   8. Komunikasi perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   9. Komunikasi organisasi internasional yang diakui Pemerintah; dan/atau
   10. Keperluan lainnya.
7. Hak Labuh Satelit berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Alokasi Frekuensi Perizinan Hak Labuh Satelit tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Frekuensi Republik Indonesia (TASFRI)

Permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Satelit diajukan melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) dengan mengisi formulir teknis data penggunaan Satelit Asing dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Salinan:
   1. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
   2. Izin penyelenggaraan Penyiaran; atau
   3. Bukti nomor induk berusaha (NIB) yang mencantumkan klasifikasi kegiatan berusaha
2. Surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (bandwidth) dari Penyelenggara Satelit Asing yang paling sedikit memuat informasi jangka waktu rencana kerja sama dan rencana jumlah kapasitas satelit yang akan digunakan

1 (Satu) Hari Kerja

Tidak Dikenakan Biaya

Hak Labuh Satelit

• LAPOR! komdigi.lapor.go.id 
• Website infradigital.komdigi.go.id 
• Contact Center 159 ext 2 (email : callcenter_djid@komdigi.go.id)
• WhatsApp Pelayanan : 0811-1100-159
• Customer Service Sentra Pelayanan Infrastruktur Digital
• Aplikasi Adeya (Playstore)
• Media Sosial Pelayanan Frekuensi
• Kotak & QR Saran Pengaduan
• Pengiriman Pos
• 35 Balmon/Loka Monitor SFR

Hak Labuh Satelit dapat dicabut sebelum berakhirnya masa berlaku Hak Labuh Satelit dalam hal:

1. Satelit Asing yang digunakan sudah dikeluarkan dari daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah NKRI;
2. Pemegang Hak Labuh Satelit tidak memiliki ISR angkasa atau ISR Stasiun Bumi paling singkat 1 (satu) tahun dalam periode masa berlaku Hak Labuh Satelit; dan/atau
3. Terdapat kepentingan pertahanan dan/atau keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (safety and distress), pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan/atau kepentingan umum.

Daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah NKRI dapat dilihat pada laman berikut

https://www.postel.go.id/artikel-hak-labuh-data-dan-informasi-70-2219

Laman layanan

https://ui-login.oss.go.id/login